Tulisan 2 : Kedudukan Hukum Tax Treaty Di Hadapan Undang-Undang Pajak Penghasilan

BRANCH PROFIT TAX KKKS: TARIF TAX TREATY ATAU TARIF PSC?

Tulisan 2 : Kedudukan Hukum Tax Treaty Di Hadapan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Masih ingat resensi buku diblog-ku ini yang berjudul “Tax Treaty” dengan pengarang Bapak Anang Mury Kurniawan, SST, Ak, ternyata tak diduga-duga beliau jadi salah satu pengajar diklat DTSS PPh Menengah yang sedang aku ikuti minggu ini, untuk materi diklat “Perpajakan Internasional”. Sayangnya beliau ngajar di kelas sebelah bukan dikelasku, its oke masih bisa aku temui saat break dan tentunya tak lupa menggunakan kesempatan emas untuk sedikit discuss (lebih tepatnya nanya2) dengan beliau (pengennya bukuku ditandatangani beliau tapi tuh buku ternyata kutinggal di kantor).

Dihari ketiga kemarin belum berhasil ketemu karena saat break si bapak dosen ini sudah dikerubuti peserta diklat, dan kutunggu hingga 20 menit (ini artinya 20 menit waktu break-ku hangusss) kerumunan belum juga berakhir, apa boleh buat harus cari waktu lain. Dosen yang mengajarku menyarankan untuk menemui beliau pada jam makan siang di ruang makan dosen, tapi gak enak hati mengganggu beliau, ya sudah next time mudah-mudahan dipanggil diklat lagi dengan materi impian "PERPAJAKAN INTERNASIONAL". Wow!!

----

Tulisan kali ini mau mengupas kedudukan hukum suatu perjanjian perpajakan/ tax treaty yang diadakan antara Indonesia dengan Negara lain. Dirunut dari dasar hukum yang paling dasar dari diadakannya perjanjian perpajakan antar negara, yaitu:

1.      Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 beserta peraturan perubahannya yang berbunyi:

“Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, damai dan membuat perjanjian dengan Negara lain”

Menurut Bagir Manan jika dikaitkan dengan tugas kewenangan DPR yaitu legislasi maka persetujuan DPR ini adalah berupa Undang-Undang.

Menurut Damos D. Agusman menyatakan persetujuan DPR ini tidak saja berupa UU, tapi dapat juga bentuk lain yang bersifat formil.

Dari 2 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum dari perjanjian perpajakan adalah sama dengan UU Nasional seperti Undang-Undang lainnya.

2.      Pasal 32 A Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa:

“Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Negara lain diperlukan suatu perangkat hokum yang berlaku khusus (lex-specialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing Negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasinal dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing Negara”

Menurut UU PPh kedudukan hukum persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) adalah sebagai aturan yang khusus (lex specialis) dihadapan Undang-Undang PPh, sehingga dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur hal yang sama maka ketentuan P3B yang akan diberlakukan.

Oke, demikian kedudukan hukum dari sebuah traktat, terkait dengan topik bahasan utama yaitu BRANCH PROFIT TAX KKKS: TARIF TAX TREATY ATAU TARIF PSC, disarankan jangan mengambil kesimpulan apapun dulu dari Tulisan 2 ini karena disamping terlalu dini untuk mengambil kesimpulan juga kita belum melihat kedudukan hukum dari PSC. Tulisan-3 akan membahas "Kedudukan Hukum Production Sharing Contract Di Hadapan Tax Treaty".

Daftar Bacaan:

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Modul DTSS Menengah Pajak Penghasilan

Special Thanks:

Bapak Muhamad Riefqi Santoso--Dosen Perpajakan Internasional Pusdiklat Pajak----atas short discuss-nya

Nulis Diiringi lagunya Stephen Bishop---It Might Be You. Lagu ini jadi theme song-nya film lawas Tootsie yang dibintangi Dustin Hoffman, film jenis komedi yang asli romantis…tis dan sarat makna (tentang seseorang yang jungkir balik mempertahankan idealismenya)! Like dis dan recommended banget deh pokoknya!